Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya

  • Hefni Effendi 1) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), IPB University, Bogor, Indonesia; 2) Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB University, Bogor, Indonesia
  • Mursalin Mursalin Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), IPB University, Bogor, Indonesia
  • Rais Sonaji Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), IPB University, Bogor, Indonesia
Keywords: environmental approval, technical approval, TUK

Abstract

Given the emergence of several new regulations in the environmental sector, stakeholders need to understand these regulations well. Therefore, this article aims to provide a practical understanding of the mechanism for compiling and evaluating environmental documents to obtain environmental approvals contained in a number of new regulations. The issuance of Government Regulation No. 22 of 2021 requires the issuance of several new Minister of Environment and Forestry Regulations. There are several new requirements that must be met in submitting an application for an environmental feasibility test, namely: Letter of direction for the preparation of environmental documents, Statement letter that the proposed activity is still in the planning stage (for new activity plans), Technical Approval, Initial approval related to the business/activity plan, Evidence of conformity of the location of the business/activity plan with the spatial plan. The authority to assess environmental documents is based on the authority to issue business permits and the establishment of a Feasibility Test Team (TUK) to replace the role of the EIA Assessment Commission (KPA).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amania N. 2020. Problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. Syariati: Jurnal Studi Al Qur’an dan Hukum 6(2): 209-220.
Baihaki MR. 2021. Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Majalah Hukum Nasional 51 (1) 1-20.
(ICEL) Indonesian Center for Environmental Law. 2020. Berbagai problematika dalam UU cipta kerja sektor lingkungan dan sumberdaya alam [internet]. Tersedia di: https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf .
PerMenHub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH.
PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
PerMenLHK (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor 18 Tahun 2021 tentang sertifikasi kompetensi analisis mengenai dampak lingkungan hidup, lembaga penyedia jasa penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan uji kelayakan lingkungan hidup.
KepMenLHK (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor SK.1206/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang penunjukan pejabat penerbit persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kepada direktur jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 22 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan
Putra A. 2020. Kertas advokasi kebijakan atas UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja bidang sumber daya alam. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Jakarta.
UU (Undang-Undang) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.
Published
2022-04-01
How to Cite
Effendi, H., Mursalin, M., & Sonaji, R. (2022). Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan peraturan turunannya. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management), 5(3), 759-787. https://doi.org/https://doi.org/10.36813/jplb.5.3.759-787
Section
Articles